PENALARAN HUKUM DALAM KASUS KEDUNG OMBO

ASPEK ONTOLOGIS, EPISTIMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS

1.      Aspek Ontologis

            Aspek ontologis yang dikemukakan disini  terkait dengan pemaknaan hakikat hukum dalam konteks keindoneiaan. Secara ontologis, hakikat hukum yang dipersepsikan secara umumm dalam penalaran hukum di Indonesia adalah hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan.

            Menurut B. Arief Sidharta, objek telaah ilmu hukum adalah hukum positif disuatu negara tertentu pada waktu tertentu. Hukum positif ini merupakan sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan (otorits) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya.pengolahan bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu kepada keadilan dan konteks kesejahteraan dan kemasyarakatan. Penalaran hukum, dengan demikian secara ontologies harus membebaskan diri dari pemaknaan hakikat hukum hanya sekedar sebagai norma (kaidah) dalam sistem perundang-undangan.

            Untuk melihat perspektif makro realitas pemaknaan hukum di Indonesia, pertama-tama perlu dilihat perjalanan sejarah yang membingkai bangunan sistem hukum tersebut. Perjalanan historis sistem hukum di Indonesia menunjukan betapa besar pengaruh politik hukum kolonial Belanda terhadap corak sistem hukum Indonesia sampai saat ini. Politik hukum ini jelas didominasi oleh kepentingan pihak Belanda, bukan kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya.

            Sistem hukum di Negeri Belanda sendiri sangat kuat dipengaruhi corak sistem civil law. Dengan asas konkordansi, sistem civil law ini kemudian ditanamkan ke dalam konstelasi hukum yang hidup di Indonesia. Corak sistem civil law ini lalu tumbuh berkembang, bahkan akhirnya menjadi “pohon utama” yang menaungi sistem  hukum Indonesia sampai sekarang.

            Setelah melewati masa transisi (Demokrasi Liberal), Indonesia berada dalam dua pemerintahan otoriter yaitu rezim Orde Lama dan Orde Baru. Moh. Mahfud M.D. menyatakan bahwa pada kedua periode ini produk hukum yang dihasilkan pada umumnya bersifat konservatif, ortodoks, atau elitis. Produk hukum yang berkarakter seperti itu lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadii alat pelaksanaan idiologi dan program negara. Hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relativ kecil.

             Jika Mahfud menyebutkan bahwa pada era Orde Baru (juga Orde Lama) keputusan-keputusan legislasi lebih banyak  diwarnai oleh visi politik pemerintah, maka kondisi serupa tercermin pula dari keputusan-keputusan yudikatif. Oleh karena itu, ditinjau dari model-model penalaran hukum, sikap pemerintah pada era Orde Lama dan Orde Baru sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan Positivisme Hukum yang murni seperti gagasan orisinal seperti dikemukakan Hans Kelsen. Tatkala jargon “demi pembangunan” disuarakan dengan keras hingga sampai ke ruang-ruang sidang pengadilan, maka motivasi  penguasa politik sering digunakan sebagai justifikasi suatu putusan pengadilan dan pengemban hukum praktis lainnya.

            Sebagai contoh, Pasal 66 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya dapat diajukan sekali saja. Bunyi pasal ini sangatlah eksplisit, sehingga tidak mungkin dapat diartikan lai. Dalam kenyataannya, Purwoto sebagai Ketua Mahkamah Agung justru bertindak sebaliknya. Pada tanggal 8 Oktober 1995, ia mengirim surat penangguhan eksekusi (atas putusan Zaenal Asikin) ke Pengadilan Negeri Semarang.

            Pada saat Purwoto menerbitkan suraatt penangguhan eksekusi tersebut, ia memang belum dalam posisi sebagain hakim, tetapi sebagi Ketua Mahkamah Agung. Istilah “surat pengguhan eksekusi” dalam kasus ini dengan demikian sudah berada diluar proses beracara di depan pengadilan karena dikeluarkan oleh seseorang dalam posisi sebagai pejabat administrasi negara. Ilustrasi ini, dengan demikian, menunjukan kuatnya campur tangan administrasi negara terhadap dunia peradilan.

            Hukum dengan demikian menjadi sangat rentan untuk diputarbalikan sesuai kepentingan penguasa. Kesan inilah yang mendominasi konsep-konsep ontologis dalam konteks keindonesiaan, setidaknya pada perjalan sebagian besar sejarah sistem hukum di Indonesia. Pemaknaan hukum yang lebih bernuansa sosiologis dan filosofis bukannya tidak dipahami pleh para hakim, seperti dilihat dari kutipan tulisan Purwoto diatas. Namun, keraguan untuk menemukan hukum melalui proses penalaran yang bebas disebabkan terutama oleh dominasi kekuasaan politik.

2.      Aspek Epistimologis

            Ketika Hakim Agung Zaenal Asikin menerima tugas mengadili kasus ini ditingkat kasasi, ia harus mempelajari memori kasasi dan kontra-memori kasasi yang diajukan masing-masing pihak. Zainal Asikin mengidentifikasi fakta-fakta yang tercantum dalam berkas-berkas itu. Ia juga menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum yang dipersoalkan di sini termasuk dalam kategori “perbuatan melawan hukum oleh pemerintah” (onrechtmatige overheidsdaad).          

            Hakim Agung Purwoto S. Gandasubrata juga melakukan langkah-langkah penalaran hukum yang sama, dengan mempelajari memori PK dan kontra-kontra PK. Akhirnya ia mengambil posisi tidak berdiri (standpunt) untuk menyatakan bahwa gugatan warga kedungpring tidak dapat diterima.

            Menurut Purwoto, kata-kata “tidak dapat diterima” ini berbeda dengan “gugatan ditolak”. Secara simbolis,  Purwoto seakan ingin mengatakan bahwa dalam kasus ini ia tidak memenangkan pemerintah, melainkan hanya tidak menerima gugatan warga Kedungpring terhadap pemerintah.

            Perbandingan beberapa hal dalam putusan Kasasi Zaenal Asikin Kusuma Atmaja dan Putusan PK Purwoto  S. Gandasubrata, yaitu 1) ada tidaknya musyawarah 2) hakim mengabulkan lebih daripada yang diminta, dan 3) sumber hukum yang digunakan.

a. Ada Tidaknya Musyawarah

            Persoalan sudah terjadi tidaknya “musyawarah” merupakan isu sentral dalam kasus kedung omde ini. Para pihak yang terlibat perkara juga mempermasalahkan hal ini mulai dari sidang pertama di Pengadilan Negeri Semarang sampai pada pemeriksaan PK di Mahkamah Agung.

            Pada putusan tingkat kasasi, Zaenal Asikin menyatakan bahwa musyawarah untuk mencapai kesepakatan harga, secara material belum pernah dilakukan. Secara formil memang ada undangan bagi para penduduk untuk hadir, tetapi yang terjadi pada saat itu bukanlah musyawarah dalam arti sebenarnya, melainkan penduduk diintimidasi.

            Pihak pemerintah dalam memori PK-nya menyatakan keberatan atas keterangan warga Kedungpring (Kedung Omdo) yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi tidak peernah didahului musyawarah. Sebagai bukti notulen rapat penyuluhan, yang dilanjutkan dengan musyawarah yang berhasil menetapkan harga ganti rugi di Balai Desa Nglanji. Menurut pemerintah, keterangan warga Kedungpring ini merupakan kebohongan. Adanya kebohongan ini merupakan salah satu alas an dimintakannya peninjauan kembali.

            Hakim Agung Purwoto menganggap persoalan substansial ada tidaknya musyawarah ini tidak menjadi bagian dari materi kasus yang harus diperiksa di tingkat PK. Mahkamah Agung pada pemeriksaan PK bukan merupakan peradilan tingkat keempat, sehingga dalil pemerintah adanya kebohonngan itu dinilai oleh Purwoto ttidak memenuhi unsur yang dikehendaki oleh Pasal 67 Huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

            Pola penalaran dari Purwoto bersifat top-down, mencerminkan model penalaran Positivisme Hukum, dengan semata mengambil dasar hukum undang-undang sebagai sumber satu-satunya. Dengan tidak diterimanya alas an tersebut, maka masalah ada tidaknya musyawarah tadi menjadi tidak terpecahkan. Purwoto sudah menyatakan secara implisit bahwa tindakan pemerintah adalah benar (dienangkan).

b. Hakim Mengabulkan Lebih daripada yang Diminta

            Di Indonesia asas ini dieksplisitkan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 67 Huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Zaenal Asikin sepatutnya menarik perhatian para penstudi hukum, karena sebagai guru besar hukum perdata dan hakim senior di jajaran Mahkamah Agung, tidak mungkin keputusannya untuk melanggar asas dan norma hukum positif tersebut tidak dilakukannya degan sengaja.

            Secara umum putusan kasasi  Zaenal Asikin memang dapat dinilai berpihak kepada warga Kedungpring, namun dengan dilanggarnya secara sengaja ketentuan hukum positif itu, “kemenangan” warga tadi menjadi tidak berarti sama sekali. Warga Kedungpring bernama Darsono berpendapat bahwa MA telah mempermainkan mereka dengan sengaja membuat keputusan yang keliru seperti itu.

            Apakah “kesalahan” hakim ini sepadan dengan akibat yang harus ditanggung oleh warga kedungpring, yakni gugatan mereka dinyatakan tidak dapat diterima? Bukankah “kesalahan” (seandainya patut dianggap kesalahan) ini dilakukan oleh majelis hakim MA, bukan oleh warga Kedungpring.

c. Sumber Hukum yang Digunakan

            Norma perundang-undangan yang sejak awal dijadikan acuan oleh Zaenal Asikin adalah Permendagri No.15 Tahun 1975. Ketika kasus ini sedang diproses di tingkat MA, terjadi perubahan peraturan, yakni berlakunya Keppres No. 15 Tahun 1993 yang secara eksplisit menyatakan mencabut keberlangsungan Permendagri No. 15 Tahun 1975. Dalam pertimbangan putusannya, Zaenal Asikin menambahkan asas “jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.” Artinya, ada saja kemungkinan suatu undang-undang untuk berlaku surut sepanjang undang-undang yang baru itu memuat ketentuan yang lebih menguntungkan.

            Argumen yang dikemukakan oleh masing-masing pihat berangkat dari premis yang berbeda. Zaenal Asikin menyatakan Permendagri No. 15 Tahun 1975 lebih menguntungkan bagi warga karena jika musyawarah tidak tercapai, Permendagri hanya memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengambil alternativ, yaitu mengukuhkan apa yang diputuskan oleh panitia, atau menentukan keputusan di luar itu. Ketentun ini jelas lebih menguntungkan bagi warga yang memberi kewenangan bagi Gubernur untuk mengusulkan pencabutan hak atas tanah menurut ketentua Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

            Argumen yang dibangun oleh Purwoto sebaliknya  melihat bahwa  Keppres No. 55 Tahun 1993 justru lebih menguntungkan. Pertimbangan Purwoto dikaitkan dengan nilai ganti rugi yang akan diterima warga yang akan lebih besar jika menggunakan Keppres  No. 55 Tahun 1993. Pola penalaran Purwoto sekilas yerlihat mengaitkan norma hukum  positif dengan kebutuhan riil yang menjadi tuntutan warga. Artinya, apa yang ditonjolkan Purwoto disini bukanlah pertimbangan kemanfaatan warga yang sedang terlibat sengketa keperdataan dengan pemerintah, melainkan pertimbangan pertimbangan pemerintah itu sendiri yang dipersepsikan sedang mengemban tugas melaksanakan proyek pembangunan untuk kepentingan umum.

            Pilihan yang ditawarkan Purwoto sangat tidak realistis karena dengan memulai kembali dengan menagjukan gugatan baru, Purwoto telah menghadap warga Kedungpring itu pada situasi yang sangat tidak menguntungkan. Pertama, warga praktis tidak mempunyai kemampuan dan kesabaran lagi untuk memproses kasus ini dari awal. Hal ini jelas bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah. Kedua, hak-hak warga termasuk status kepemilikan tanah dan bangunan mereka tidak lagi sama dengan keadaan seperti saat mereka dulu menggugat pertama kali di pengadilan negeri. Ketiga, penggunaan Keppres No. 55 Tahun 1993 juga dapat dibantah dengan asas undang-undang tidak berlaku surut.

3.      Aspek Aksiologis

            Aspek aksiologis dari penalaran hukum pada  hakikatnya sama dengan tujuan hukum itu sendiri. Untuk konteks keindonesiaan, rupanya aspek aksiologis tersebut mendapat elaborasi yang menarik karena dihubungkan dengan cita hukum Pancasila. Cita hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan yang utuh.

            “Pengayoman” yang dilambangkan dengan pohon beringin tersebut selanjutnya dijadikan sebagai lambang Departemen Kehakiman (dan HAM) Republik Indonesia. Sementara misinya dirumuskan secara panjang lebar, yaitu untuk terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasionnal yang mantap, bersumberkan Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepasyian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai sera masyarakat yang sadar dan taat hukum.

            Menurut B. Arief Sidharta, rumusan tentang pengayoman hukum mencakup juga  tujuan untuk memelihara dan mengembangkan “budi pekerti kemanusiaan Yng Maha Esa,” sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945. Pelaksanaan pengayoman itu dilakukan dengan usaha mewujudkan: 1) ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; 2) kedamaian yang berketentraman; 3) keadilan (distributif, komutatif, vindikatif, protektif); 4) kesejahteraan dan keadilan sosial; dan 5) pembinaan akhlak luhur berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.